1. JAWA TENGAH
  2. WISATA

Dengan hal ini diyakini pariwisata Solo bakal semakin terdongkrak

" ... Prinsipnya, Pemkot ingin merangkul untuk memajukan pariwisata Solo, bukan ngoyak-oyak (memburu) pajak."

Sepur Kluthuk Jaladara, salah satu ikon wisata Kota Solo.. ©2017 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Kamis, 05 Oktober 2017 20:47

Merdeka.com, Jawa Tengah - Para pelaku usaha kuliner di Kota Surakarta diminta mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata pada Juni lalu.

Kasi Pengembangan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Solo, Tuti Orbawati menerangkan, Perda Nomor 5 tahun 2017 tersebut merupakan peleburan dari Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU), dan Perda Nomor 3 tahun 2005 mengenai Usaha Pariwisata.

Adapun pendaftaran dan penerbitan TDUP dapat dilakukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surakarta. Sebaliknya, jika tidak memiliki TDUP, pelaku usaha pariwisata bisa dikenai sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pembekuan TDUP.

"Setiap pengusaha pariwisata, baik berbentuk perseorangan, badan usaha, maupun badan usaha berbadan hukum, dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata (TDUP). Biayanya nol rupiah. Prinsipnya, Pemkot ingin merangkul untuk memajukan pariwisata Solo, bukan ngoyak-oyak (memburu) pajak," terang Tuti, usai kegiatan sosialisasi Perda No 5/2017 kepada 100 pengusaha kuliner di Solo, Kamis (5/10).

Ditambahkan dia, klasifikasi pelaku usaha kuliner yang wajib mengantongi TDUP merupakan para penyedia jasa makanan dan minuman. Meliputi, usaha restoran, usaha rumah makan, bar, kafe, jasa boga, pusat penjualan, dan jenis usaha lain yang ditetapkan Wali Kota.

"Solo itu kan banyak sekali usaha wedangan. Nah, wedangan itu termasuk kategori jenis usaha restoran, bukan rumah makan. Karena ada proses masak-memasak hingga penyajian. Asalkan keberadaan usaha wedangannya itu permanen, bukan berpindah- pindah tempat," bebernya, enggan menyebut jumlah pelaku usaha pariwisata yang sudah maupun belum mengantongi TPUD.

Sedangkan tujuan mencantumkan TPUD, sambung dia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah, dan mengangkat citra daerah. Selain itu, TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

"Jumlah pelaku usaha pariwisata mulai dari kuliner, pemondokan, tempat hiburan, dan lain- lain itu ada sekitar 15 ribu. Khusus pelaku kuliner, kami ingin mereka sebagai 'pagar mangkok'. Misal, karyawan maupun petugas parkir diambil dari lingkungan setempat, hingga jangan memukul harga sembarangan. Karena yang dibutuhkan konsumen itu kejelasan harga dan kejelasan rasa. Jangan nulis warung saya halal, tapi ternyata ada kandungan minyak babi. Itu pembohongan publik," tandasnya.

(I) Laporan: Aditya Putra Wijaya
  1. Pariwisata
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA