1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Peran dan wewenang camat harus diperjelas

"Ini semua kan demi kerja yang transparan dan akuntabel."

Saat beberapa camat berebut selfie dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.. ©2016 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Kamis, 12 Oktober 2017 12:00

Merdeka.com, Jawa Tengah - Kewenangan camat perlu ditingkatkan demi kinerja yang optimal. Peningkatan kewenangan tersebut utamanya untuk fungsi kerja dan kewilayahan, dalam hal ini adalah koordinator pemerintah desa dan kelurahan.

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan peningkatan kewenangan tersebut maka jika ada permasalahan tidak perlu sampai ke bupati atau walikota.

"Koordinasi atau untuk menjawab masalah desa, cukup camat. Dengan pola ini maka penanganan lebih cepat, masalah cepat selesai sehingga pelayanan kepada masyarakat maksimal," jelas Ganjar dalam Rapat Koordinasi Nasional Camat dengan tema Peran Strategis Camat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Implementasi Koordinasi Wilayah Dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Crowne Hotel, Kamis (12/10).

Selain itu, tata kelola desa dengan pengawasan camat juga akan lebih baik. "Saat ini kan sedang ada revisi PP, saya harap ada bunyi PP yang seperti itu. Peran camat juga akan strategis dan berdaya guna," ucapnya.

Ganjar juga menyoroti soal Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). "Ini bisa mendorong mempermudah pelayanan dan menjadi embrio penguatan kecamatan. Namun memang konten-kontennya perlu ditambah, terutama yang layanan administrasi," jelasnya.

Pelayanan tambahan tersebut bisa disesuaikan dengan kreativitas dan inovasi camat, karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, politisi PDIP ini yakin, jika tata kelola pemerintahan di kecamatan bisa bagus maka penilaian masyarakat akan positif. Bahkan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga bisa melakukan uji publik.

"Ini semua kan demi kerja yang transparan dan akuntabel, kalau diperiksa BPK pun juga tidak akan ada masalah," kata Ganjar.

Sementara Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengungkapkan camat memiliki peran penting dalam otonomi daerah, terutama untuk pengawasan, pembinaan, dan koordinasi.

"Sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, camat memiliki fungsi desentralisasi yang bertanggung jawab. Ini harus selaras, seimbang dengan pemerintah kota kabupaten," paparnya.
Dia berharap camat mampu memberdayakan masyarakat sehingga tercipta stabilitas.

(I) Laporan: Dian Ade Permana
  1. Pemerintahan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA