1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

KPK: Nama disebut dalam dakwaan tidak berarti terlibat

"...tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi..."

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.. ©2017 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Kamis, 14 Desember 2017 11:25

Merdeka.com, Jawa Tengah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua pihak berpikir jernih menyikapi kasus e-KTP. Sebuah nama yang muncul dalam sidang atau dakwaan tidak otomatis menjadi bukti keterlibatan.

Pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, nama siapapun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan. Namun publik tidak perlu menjustifikasi seseorang itu terlibat karena bisa jadi nama itu hanya disebut-sebut oleh saksi sepihak tanpa bukti kuat.

“Kalau namanya ada tercatat di buku (surat dakwaan), mungkin suatu saat nama saya bisa tercatat, tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa betul-betul orang itu menerima dan ada saksi. Rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kita simpulkan,” tegasnya.

Hal itu ditegaskan Alex dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan No: 1 Semarang, Kamis (14/12/2017).

Alex menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pertanyaan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Menurut Rudy, KPK harus memperjelas status Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sebab saat ini status Ganjar seperti digantung oleh KPK dan hal itu menjadi pro kontra di masyarakat, bahkan menjadi komoditas politik.

Seperti diketahui, dalam perjalanan kasus e-KTP, nama Ganjar masuk dalam surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. Namun nama Ganjar hanya disebut oleh satu orang yakni M Nazaruddin, terpidana korupsi yang merupakan mantan bendahara Partai Demokrat.

Nazar adalah satu-satunya yang mengaku melihat Ganjar menerima amplop dari tangan terdakwa e-KTP, Andi Narogong. Namun Andi sendiri dalam kesaksiannya mengaku tidak pernah mengenal atau bertemu dalam satu ruangan dengan Nazaruddin.

“Pak Alex saya mohon kejelasan status pak gubernur terkait e-KTP, ini bagaimana, kalau ya, ya ambil saja pak gubernur, tapi kalau tidak ya segera saja deklarasikan dan bersihkan,” katanya.

Alex menambahkan, bahwa untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa tidak bisa hanya mengandalkan kata satu orang saja. “Dalam pembuktian orang tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak, sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat atau betul menerima,” paparnya.

“Kalau hanya kata orang kan bisa saja besok ada orang nyebut nama saya terima ini terima itu, buktinya apa, kalau hanya satu orang mengatakan ini, kan tidak bisa menetapkan jadi tersangka. Sangat tidak professional juga, saya yakin dari kepolisian juga tidak akan melakukan itu,” jelasnya.

Dalam workshop yang berlangsung tiga jam lebih itu, Bupati Kendal, Mirna Annisa juga mengeluhkan perihal seringnya nama kepala daerah disangkutpautkan dengan sebuah kasus pidana. Meskipun tidak ada bukti jelas, namun isu telanjur menyebar dan membuat kerja kepala daerah tidak fokus.

Dalam konteks kasus e-KTP, menurut Mirna, pengkaitan nama Ganjar, justru sudah menjadi komoditas politik.

“Sedikit-sedikit orang bilang ‘awas KPK’, kapan kita kerjanya kalau begini. Seperti juga pak Ganjar, saya lihat di Youtube sudah menjelaskan bahwa beliau tidak menerima, KPK juga sudah bilang tidak, tapi masih menjadi komoditas politik,” paparnya.

(I)
  1. Hukum
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA