1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Gubernur siapkan Rp 45 M hadapi banjir dan longsor

“Instruksi pak gubernur, kami harus petakan titik-titik bencana, menyebarkan peringatan, lokasi posko dan nomor kontak posko ke masyarakat,"

©2016 Merdeka.com Editor : Puji Utami | Selasa, 10 Oktober 2017 21:54

Merdeka.com, Jawa Tengah - Pemprov Jateng menyiapkan anggaran hingga Rp 45 miliar untuk penanggulangan bencana. Anggaran berasal dari dana tidak terduga Gubernur Jateng. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana menyatakan, untuk persiapan awal, pihaknya telah melakukan pengadaan logistik sebesar Rp 480 juta.

Sebagian logistik sudah didistribusikan ke posko bencana di kabupaten/kota. Pada triwulan ke empat 2017, BPBD Jateng juga melakukan pengadaan logistik lanjutan sebesar Rp 180 juta. “Sesuai peraturan gubernur tentang kebencanaan, logistik memang kita stok di kabupaten kota sehingga ketika terjadi banjir misalnya, bisa langsung didistribusikan,” katanya, di Kantor BPBD Jateng, Selasa (10/10).

Musim hujan yang sudah mulai turun pada Oktober ini, menurut Sarwa, diprediksi akan ekstrem. Sejurus dengan itu, maka ancaman banjir serta longsor semakin besar. “Prediksinya cuaca ekstrem, jadi ancaman banjir semakin besar. Apalagi kemarau kan banyak tanah yang merekah, itu berbahaya kalau terisi air hujan,” jelasnya.

Pada Jumat 13 Oktober mendatang, BPBD Jateng akan berkonsolidasi dengan BPBD kabupaten kota. Esoknya, Sabtu 14 Oktober, giliran BPBD berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-Jateng.

“Instruksi pak gubernur, kami harus petakan titik-titik bencana, menyebarkan peringatan, lokasi posko dan nomor kontak posko ke masyarakat. Kami juga siap keluarkan siaga darurat bencana atas rekomendasi BMKG,” tegasnya.

Sarwa mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi tangguh bencana pertama di Indonesia. Gubernur menerapkan pola penanggulangan bencana alam secara sinergitas melibatkan semua pihak terkait. Bila terjadi bencana alam, bukan hanya BPBD yang bergerak, tetapi juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian, TNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan komponen masyarakat lainnya.

Salah satu regulasi yang dijadikan percontohan Nasional adalah penanggulangan bencana dengan pendekatan kewilayahan. Yakni, bila terjadi bencana di satu kabupaten, maka kabupaten-kabupaten terdekat harus segara memberikan bantuan baik berupa personel maupun logistik. “Ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

(PU)
  1. Bencana
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA