1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Ganjar temui Presiden, regulasi GTT segera disahkan

"...GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp 250 ribu per bulan dan GTT Cilacap yang bergaji Rp 400 ribu per bulan...."

©2016 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Rabu, 06 Desember 2017 21:34

Merdeka.com, Jawa Tengah - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk membawa persoalan guru tidak tetap (GTT) kepada Presiden Jokowi. Dicapai kesepakatan, Jokowi akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya.

Ganjar menghadap Jokowi di Istana Bogor usai acara Penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, Rabu (6/12/2017). Menurutnya, presiden juga memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan tenaga pendidik, apapun statusnya.

“Sebelum penerimaan DIPA, presiden sudah mengawali dengan briefing soal kesejahteraan guru. Menurut beliau guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele,” katanya, dihubungi dari Semarang.

Usai acara, Ganjar menghadap presiden secara khusus untuk membahas GTT. Turut bergabung Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan,” kata Ganjar.

Wapres Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.

“Intinya kalau pak Wapres harus hati-hati, pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” kata Ganjar.

Gubernur menambahkan, status GTT saat ini tidak jelas karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah daerah.

Persoalan ini memang lebih banyak mencuat pada GTT SD dan SMP yang jadi kewenangan bupati/walikota. “Karena untuk mengangkat GTT, bupati wali kota tersandera peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” katanya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai
upah minimum kota (UMK).

Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier), dan mengajar minimal 24 jam per minggu. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di provinsi Jateng mencapai 14.638 orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Misalnya GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp 250 ribu per bulan dan GTT Cilacap yang bergaji Rp 400 ribu per bulan. Selain gaji kecil, mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi oleh karena statusnya yang tidak diakui Kemendikbud.

“Nah dengan jadi PPPK maka gajinya minimal kan UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi maka dapat tambahan dari tunjangan,” katanya.

“Ini momentum bagus karena pak Presiden, Wapres, dan Mendikbud berkomitmen segera menyelesaikan GTT. Kita berharap sih secepatnya, karena sudah lama sekali,” ujar Ganjar.

(I)
  1. Pendidikan
  2. Gaji Guru
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA