1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Ganjar minta gaji perawat honorer setara UMK

“Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit-sedikit harusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran kabupaten kota saya kira mampu.”

©2016 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Kamis, 07 Desember 2017 19:42

Merdeka.com, Jawa Tengah - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa semestinya gaji perawat honorer tidak lebih kecil dari upah minimal kabupaten/kota (UMK). Dengan jumlah perawat honorer tiap daerah yang kecil, menurut Ganjar, seharusnya kebijakan itu bisa dilakukan bupati/walikota.

Pernyataan itu disampaikan ketika gubernur menerima audiensi ratusan perwakilan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah di ruang rapat kantor gubernur, Kamis (7/12/2017). Dari laporan GNPHI, jumlah perawat honorer yang bertugas di puskesmas dan RSUD kabupaten/kota tidak terlalu besar.

“Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit-sedikit harusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran kabupaten kota saya kira mampu,” kata Ganjar.

Ambil contoh, catatan GNPHI, perawat honorer di Purworejo sejumlah 150 orang di RSUD dan 75 orang di puskesmas. Sementara di Kendal sejumlah 304 orang di RSUD dan 160 orang di puskesmas. Kemudian Sukoharjo sebanyak 150 orang di RSUD dan 60 orang di puskesmas

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar sempat menelepon beberapa bupati di hadapan perwakilan GNPHI. Salah satunya Bupati Kendal Mirna Annisa. Ganjar menanyakan kepada Mirna kemungkinan untuk menyetarakan gaji perawat honorer dengan UMK Kendal.

“Para perawat honorer ternyata di kabupaten-kabupaten kan dikit-dikit jumlahnya. Kalau umpama Kendal jumlahnya kira-kira 300an, kita UMK-an kuat tidak?,” tanya Ganjar.

Bupati Mirna menjawab hal itu mungkin dilakukan. Kebetulan Pemkab Kendal pada tahun 2018 memiliki program satu desa satu dokter. Program tersebut akan mengikutsertakan para perawat untuk membantu tugas dokter. Selain itu, dirinya juga merencanakan untuk menyamakan upah perawat dengan upah guru honorer K2.

“Coba kami godok lagi karena kalau kemarin kita akan naikkan untuk honorernya (perawat) mau kita samakan dengan K2-nya guru di angka Rp 1,6 juta. Insyaallah mungkin, pak,” jawabnya.

Agar imbauannya diperhatikan, Ganjar langsung meminta Dinas Kesehatan Jateng untuk segera mengawal dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Ganjar menerangkan, permasalahan perawat honorer sama dengan guru tidak tetap (GTT). Mereka sebenarnya tidak memaksa naik status jadi PNS. Namun lebih mengutamakan peningkatan upah layak. “Tidak usah diangkat PNS dulu, tapi mereka bisa UMK saja sudah senang,” ujarnya.

Untuk persoalan GTT, mantan Wakil Ketua Komisi II ini sudah menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Rabu (6/12/2017). Hasilnya Jokowi setuju mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK). PP tersebut tidak hanya mengatur tenaga kependidikan, tapi juga tenaga kesehatan dan tenaga pertanian.

“Hasil pertemuan dengan Presiden, tahun depan akan ada pembukaan CPNS, bisa ikut. Tapi kalau tidak lolos bisa ikut PPPK tapi RPP-nya masih di Kemenpan-RB akan didorong,” tuturnya.

Ganjar juga mengusulkan agar Puskesmas untuk dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar perawat bisa mendapatkan honor yang lebih baik dari yang mereka dapat selama ini.

Upah perawat honorer yang bertugas di Puskesmas saat ini hanya berkisar antara Rp 400-700 ribu. Sedangkan untuk perawat honorer di RSUD yang dikelola oleh pemerintah kabupaten mendapat gaji sekitar Rp 1,2 juta. Sementara untuk perawat honorer yang bekerja di rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kesejahteraannya lebih terjamin karena mendapat gaji sebesar Rp 4 juta per bulan.

(I)
  1. Kesehatan
  2. Pelayanan Kesehatan
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA