1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Dituding bermain, KPK: Emangnya bermain bola?

"...pokoknya nama disebut buktinya apa saksinya siapa, jangan hanya omongan satu orang terus dicantumkan.”

Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan No: 1 Semarang, Kamis (14/12/2017).. ©2017 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Kamis, 14 Desember 2017 11:37

Merdeka.com, Jawa Tengah - Pimpinan KPK Alexander Marwata menanggapi tudingan pengacara terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto soal hilangnya nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menkumham Yasonna Laoly. Pengacara Novanto, Maqdir Ismail menuduh jaksa KPK bermain-main dengan surat dakwaan.

Dengan tangkas Marwata menjawab penyataan Maqdir. “Main apa, main bola?” kata Alex, kepada wartawan usai Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan No: 1 Semarang, Kamis (14/12/2017).

Alex menegaskan pihaknya sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setyo Novanto. Termasuk tidak adanya nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menkumham Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait. “Dalam dakwaan (Setya Novanto) sudah berdasarkan alat bukti,” katanya.

Alex mengatakan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.

“Nggak ada istilah bermain-main, kita semua melakukan penindakan berdasarkan kecukupan alat bukti, jangan hanya mencantumkan nama tanpa kecukupan alat bukti,” tegasnya.

Disinggung mengenai pernyataan Nazaruddin yang mengaku melihat Ganjar menerima uang e-KTP, Alex menegaskan bahwa pernyataan satu orang tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyatakan seseorang terlibat kasus korupsi.

“Saya jamin 100 persen kita negosiasi, pokoknya nama disebut buktinya apa saksinya siapa, jangan hanya omongan satu orang terus dicantumkan,” tegasnya.

(I)
  1. Pemerintahan
  2. Hukum
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA