1. JAWA TENGAH
  2. MAKRO

Begini cara mengajukan izin usaha pegadaian ke OJK

"Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan,"

©2016 Merdeka.com Editor : Puji Utami | Kamis, 12 Oktober 2017 10:45

Merdeka.com, Jawa Tengah - Seluruh pelaku usaha pegadaian harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang efektif berlaku tanggal 29 Juli 2016. Namun, kata Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Bambang Kiswono, ada ketentuan berbeda dalam penerapan peraturan tersebut.

Perbedaan tersebut adalah pelaku usaha pegadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan diberi opsi berupa permohonan pendaftaran. "Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan," terangnya, Rabu (11/10).

Kemudian pelaku usaha pegadaian yang telah memperoleh pendaftaran dari OJK, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pegadaian swasta dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Sementara bagi pelaku usaha pegadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah Peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan izin usaha sebagai Perusahaan Pegadaian kepada OJK.

Bambang mengatakan penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui kemudahan akses terhadap pinjaman.

"Selain itu juga memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, menciptakan usaha pegadaian yang sehat, dan memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pegadaian," paparnya.

Ditambahkan, pelaku usaha pegadaian yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK ini diundangkan, juga wajib memenuhi persyaratan pengajuan izin usaha sebagai perusahaan pegadaian kepada OJK. "Salah satu persyaratannya yaitu melakukan setoran modal awal sebesar Rp 500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten atau kota dan Rp 2,5 miliar lingkup wilayah usaha provinsi," kata Bambang.

Berdasarkan data OJK, per September 2017, secara nasional terdapat 11 perusahaan pegadaian yang telah memperoleh izin OJK, 7 pelaku usaha melalui permohonan pendaftaran dan 4 pelaku usaha melalui pengajuan izin usaha. "Sedangkan di Jawa Tengah sendiri baru dua perusahan pegadaian berizin OJK yang kedua-duanya melalui mekanisme permohonan pendaftaran yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi dan Koperasi Serba Usaha Dana Usaha," jelasnya.

(PU) Laporan: Dian Ade Permana
  1. Pegadaian
  2. OJK
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA