1. JAWA TENGAH
  2. INFRASTRUKTUR

Tidak bisa menyeberang, begini nasib warga Pulau Nyamuk jelang lebaran

" ... Sehingga kapal kayu yang tengah dibuat bisa dijadikan kapal penumpang.”

Ilustrasi.. ©2016 Merdeka.com Editor : Ibrahim | Jum'at, 16 Juni 2017 17:08

Merdeka.com, Jawa Tengah - Hingga saat ini, warga Pulau Nyamuk dan Parang belum berani menyeberang dengan menumpang kapal niaga. Pemilik kapal pun tak berani nekat memberikan tumpangan lantaran adanya larangan dari aparat keamanan.

Di sisi lain, aturan pemberian izin kapal kayu diperbolehkan menjadi kapal penumpang belum tersosialisasikan. Kondisi itu membuat pemandangan berbeda menjelang lebaran di wilayah kepulauan tersebut dibanding lebaran tahun-tahun sebelumnya.

Barang- barang yang lumrah ditemui menjelang lebaran saat ini minim. Petinggi Desa Nyamuk Sudarto saat dihubungi mengatakan, sampai saat ini warganya belum berani kembali menumpang kapal niaga. Jika ingin ke Jepara, warga pun banyak menunggu saat dirinya atau perangkat desa pergi ke Karimunjawa.

“Sebab biaya carter (sewa) kapal sebesar Rp 700 ribu ke Karimunjawa bisa ditanggung desa,” jelas Sudarto.

Sudarto juga menjelaskan barang-barang, termasuk barang lebaran saat ini langka di pulau. “Sebelumnya kan warga bisa belanja sendiri ke Jepara. Saat ini harus menunggu barang datang dari kapal. Harganya pun menjadi lebih mahal,” kata Sudarto.

Menurut Sudarto, kapal niaga sebenarnya aman untuk ditumpangi penumpang. Sebab selama ini kapal itu selain memuat logistik, juga bisa memuat 10 hingga 15 penumpang.

Selain itu ia juga menjelaskan sampai saat ini pun pihaknya belum mendapat sosialisasi soal peraturan diizinkannya kapal kayu sebagai kapal penumpang. “Saya berharap bisa segera mendapatkan sosialisasi, sehingga bisa mengetahui prosedur agar mendapatkan izin,” jelasnya.

Saat diminta konfirmasi Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto mengatakan, dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan pemilik kapal untuk memberitahukan soal kebijakan ini.

Suripto juga menjelaskan kebijakan Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/8/DJPL- 17, yang ditetapkan pada 18 April 2017 tersebut sudah diteruskan ke Pemkab Jepara.

“Tapi intinya izin bisa melalui kami. Syahbandar akan mengirimkannya, termasuk rekomendasi ke Pusat. Sehingga kapal kayu yang tengah dibuat bisa dijadikan kapal penumpang,” jelas Suripto.

Soal kemungkinan kapal niaga diberikan izin untuk mengangkut penumpang, Suripto meminta agar yang bersangkutan datang ke Syahbandar. Pihaknya memfasilitasi pengurusan izin. “Soal diberikan izin atau tidak menjadi keputusan pusat,” tambahnya.

(I) Laporan: Imam Khanafi
  1. Transportasi
  2. Mudik Lebaran
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA